Korban Mei 1998 : Mengapa Harus Perempuan Tionghoa?

Last Updated on 12 May 2022 by Herman Tan Manado

Apabila menilik sejarah dari hubungan antara masyarakat yang mengaku asli Indonesia dan didefinisikan serta mendefinisikan diri sebagai pribumi dengan masyarakat pendatang yang berasal dari negeri Tiongkok, maka dapat dikatakan bahwa sentimen yang muncul diakibatkan oleh adanya pengklasifikasian struktur sosial oleh kolonial Belanda pada waktu itu.

Bangsa Tiongkok yang datang ke Indonesia kebanyakan bertujuan untuk berdagang, mereka melakukan perdagangan dengan Indonesia yang terkenal dengan rempah-rempah dan tembakau yang menjadi komoditas mahal di dunia.

Setelah beberapa lama, banyak yang memutuskan untuk tinggal dan menetap di Indonesia dan menikah dengan masyarakat asli. Pada masa peralihan kekuasaan, Belanda menjadikan para pedagang Tiongkok ini sebagai kelas yang memungut pajak, mengambil insentif dari warga, dan perantara perdagangan.

Imbalan yang mereka terima antara lain adalah hak mereka untuk tetap berdagang dan memperjualbelikan kuli pribumi ke negara Tiongkok. Hal ini disinyalir memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa bangsa Tiongkok lah yang merepresentasikan penindasan kepada mereka sehngga muncul suatu stigmatisasi dan sentimen negatif.

Pada masa setelah kemerdekaan dapat dikatakan hubungan antara pribumi dan etnis Tionghoa juga terus berlanjut dengan rasa saling curiga. Kedudukan warga Tionghoa menjadi kelompok yang disisihkan dan selalu dicurigai sebagai bagian dari rezim Soekarno yang pro Komunisme.

Puncak dari segala sentimen ini dapat terlihat pada tragedi berdarah Mei 1998 tersebut. Hal ini kemungkinan besar terjadi akibat kecemburuan ekonomi dan faktor keyakinan dan rasial dalam kasus ini.

Konsep scapegoating atau pengkambing-hitaman juga dapat diterapkan dalam kasus pemerkosaan dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada Mei 1998 ini.

Baca juga : Peristiwa Mei 1998 di Jakarta : Titik Terendah Sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia

Dalam situasi dimana ada krisis nasional, masyarakat secara otomatis akan mencari kelompok yang dapat mereka salahkan dan menjadikannya sebagai tempat amukan atau menumpahkan kemarahan, hal ini dipahami sebagai pengkambinghitaman atau scapegoating.

Berdasarkan pendapat mayoritas masyarakat, etnis Tionghoa yang secara ekonomi sukses dan menduduki posisi ekonomi strategis, dilain pihak mereka telah distigmatisasi secara negatif dan kebanyakan memiliki keyakinan berbeda, secara tidak beruntung dijadikan sebagai dislike minority.

Hal inilah yang menjadikan mereka sebagai target utama dari kerusuhan tersebut, terlepas dari kerusuhan itu diorganisasikan oleh pihak tertentu atau tidak.

Perempuan yang berasal dari etnis Tionghoa mengalami hal yang lebih mengerikan pada saat terjadinya kerusuhan ini. Mereka menjadi korban utama, karena dianggap paling rentan dan paling mudah dijadikan sasaran amukan massa.

Secara tidak langsung, berdasarkan konstruksi masyarakat Indonesia yang ada perempuan yang berasal dari etnis Tionghoa dapat dikatakan termasuk kedalam golongan yang didefinisikan sebagai double minority (Tionghoa dan Perempuan).

Perempuan Tionghoa secara demografis tentu adalah minoritas karena pada waktu itu etnis Tionghoa jumlahnya tidak mencapai 2% dari seluruh penduduk di Indonesia, dan mereka yang merupakan perempuan adalah bagian dari kelompok minoritas perempuan Indonesia.

Bahkan menurut Ita F. Nadia (Aktifis tim relawan pada waktu kejadian Mei 1998), perempuan etnis Tionghoa dapat dikatakan sebagai golongan triple minority;

karena mereka (1) perempuan, (2) berasal dari etnis Tionghoa yang minoritas, dan (3) beragama non-Muslim sehingga mereka paling tepat dijadikan korban dalam kerusuhan berbasis politik tersebut, karena mereka pasti akan sulit membela diri.

Lampiran : Data Korban Kejadian Mei 1998

Berdasarkan data yang dihimpun dari Tim Gabungan Pencari Fakta 13-15 Mei 1998 yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia pimpinan presiden B.J. Habibie, dipastikan bahwa terdapat 85 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang berlangsung dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998.

Lampiran : Tampak aksi massa yang menjarah (foto 1 dan 2) serta tampak para korban (foto 3)

Dengan rincian 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan/penganiayaan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual.

*Data ini dikumpulkan dari yang melapor, sedangkan yang tidak melapor diperkirakan jumlahnya hingga 10x lipat (red); apalagi pada waktu itu pemerintah terkesan menutup-nutupi kejadian ini kepada dunia dan media massa.

Tim juga menemukan fakta bahwa sebagian besar dari korban adalah perempuan yang memiliki etnis Tionghoa, dan hampir semuanya adalah korban dari gang rape, dimana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian dalam waktu yang bersamaan.

Bahkan kebanyakan kasus juga dilakukan di depan orang lain. Tim juga mengakui bahwa terdapat keterbatasan dalam pencatatan dan verifikasi keseluruhan korban ini karena adanya pendekatan hukum positif yang mengisyaratkan harus ada laporan dan tanda-tanda kekerasan yang dialami.

Menurut sumber yang secara langsung diwawancarai oleh jurnalis dari media Tempo, Ita F. Nadia selaku Koordinator Divisi Pendampingan Korban Perempuan dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan pada saat itu; dapat memastikan bahwa keseluruhan dari para korban perempuan yang melaporkan pengalaman mengerikan ini berasal dari etnis Tionghoa.

Ia mengatakan bahwa temuan yang ia dapatkan di lapangan dapat dipastikan lebih mengerikan, karena ia mengaku bahwa berdasarkan pengalaman para korban yang sungguh menderita akibat kekerasan seksual yang mereka alami banyak yang mengalami shock dan trauma berkepanjangan, bahkan banyak yang memilih untuk meninggalkan Indonesia.

Lebih miris lagi, ia mengatakan bahwa beberapa memilih untuk langsung mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri setelah mendapatkan perlakuan yang begitu keji tersebut.

Baca juga : Mengapa Pemukiman Mereka Dijarah? Kajian Historis Pemukiman Etnis Tionghoa di Indonesia (Bagian I)

Menurut pemahaman dari Psikolog, Universitas Gajah mada, Prof. Dr. Djamaludin Ancok, ia mengatakan bahwa kejadian yang begitu mengerikan ini sebenarnya dapat terjadi karena ada sebuah sistem, yang meskipun samar dimata para awam tapi cukup dapat dibuktikan oleh para ahli sosial politik.

Meskipun fenomena amuk massa memang bukan tidak mungkin dapat menimbulkan sikap brutal, yang biasanya tidak muncul ketika individu sendiri, tapi pihak yang dijadikan sasaran disini jelas terkait dengan suatu etnis dan ciri tertentu.

Ia menilai bahwa ini adalah sebuah proses ketika memang masyarakat yang sedari dulu dikenalkan dengan kebijakan pribumi-non-pribumi oleh pemerintah yang merupakan warisan dari Belanda.

Sentimennya meletus dikarenakan berbagai hal yang mungkin terjadi seperti kecemburuan ekonomi atau dendam-dendam yang tidak logis karena ditanamkan sejak kecil.

Baca juga : Siapakah Provokator dan Rekayasa Peristiwa Mei 1998?

Berdasarkan temuan data lain yang dihimpun oleh tim investigasi Komnas HAM pada masa itu, kekerasan yang menimpa golongan etnis Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998 ini sudah jelas diprovokasi dan awalnya diinisiasi oleh suatu golongan yang terorganisir.

Berdasarkan pengakuan berbagai saksi, para pelaku tidak pernah sebelumnya terlihat di area tempat kejadian kerusuhan atau kekerasan. Beberapa dari mereka berpakaian sekolah, namun perawakannya sudah begitu tua dengan badan yang begitu tegap seperti layaknya preman-preman bayaran.

Komnas Perempuan yang terbentuk karena kejadian mengerikan ini juga membuat sebuah laporan sepuluh tahun dari kejadian ini. Mereka mengatakan bahwa korban-korban yang berasal dari etnis Tionghoa ini, sampai sekarang masih mengalami trauma.

Banyak dari mereka yang sampai sekarang tidak ingin mengakui adanya kejadian tersebut, meninggalkan Indonesia, ataupun menghilang dari masyarakat sama sekali.

Baca juga : Kerusuhan Mei 1998, Harga Yang Harus Dibayar Oleh Etnis Tionghoa

Ancaman yang sempat diterima mereka apabila melapor, tidak adanya inisiatif dan pengabaian dari sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan kasus ini.

Selain itu, tekanan dari industri media pada saat dan setelah kejadian mengerikan itu, seakan-akan menjadi sebuah reviktimisasi bagi para korban ataupun keluarga korban yang memiliki pengalaman yang sangat menyakitkan terkait posisi mereka yang sangat rentan pada saat itu.

Terlebih lagi, mereka seakan dijadikan sebagai kompensasi dari adanya reformasi yang selalu diagung-agungkan dan dijadikan cita-cita luhur para kalangan revolusioner saat itu.

Konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang terbentuk seperti itu memang dipengaruhi oleh sosialisasi dan internalisasi dari masyarakat yang tidak mampu menghargai posisi perempuan dan minoritas dan eksistensinya di masyarakat.

Stigma-stigma yang terus muncul dalam masyarakat, membuat perempuan menjadi sulit untuk mendapatkan tempat di ruang publik.

Terlebih lagi, dalam masyarakat orde baru saat itu, internalisasi yang ditanamkan adalah perempuan yang baik itu perempuan yang mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik, mendidik anak-anaknya, dan patuh terhadap suaminya.

Tanpa menghiraukan peran aktif perempuan, stigmatisasi ini terus saja terjadi dan terinternalisasi sehingga menjadi konstruksi sosial dalam masyarakat.

Hal lain yang juga mengerikan dan dialami oleh para korban, perempuan etnis Tionghoa adalah ketidakhadiran sistem peradilan pidana untuk membela mereka. Dalam relasi dengan diskriminasi yang ada dalam masyarakat, praduga rasis juga hadir di dalam sistem peradilan pidana dan hal ini kontradiktif dengan kewajiban mereka.

Dalam hal ini, mungkin memang kenyataannya adalah hingga sekarang, pihak-pihak yang bertanggungjawab dan menjadi aktor intelektual dari kerusuhan yang tentu saja paling merugikan etnis minoritas dan perempuan etnis Tionghoa ini sampai sekarang belum ditangkap.

Meskipun fakta-fakta yang ada dari kejadian mengerikan yang menimpa perempuan etnis Tionghoa ini telah mendorong pemerintah untuk setidaknya merespon dengan pembentukan TPGF (Tim Gabungan Pencari Fakta) dan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan di tahun 1998 sebagai upaya maksimal yang bisa dilakukan.

Link : Berikut hasil akhir laporan Tim Gabungan Pencari Fakta