Kristoforus Sindhunata; Tokoh “Penghianat” Etnis Tionghoa

Last Updated on 17 April 2021 by Herman Tan Manado

Kristoforus Sindhunata lahir dengan nama Ong Tjong Hay di Batavia (Jakarta) pada 20 Maret 1933; meninggal di Jakarta pada 16 Agustus 2005 dalam usia 72 tahun. Beliau adalah seorang tokoh pembauran Indonesia. Namanya tidak bisa dipisahkan dari gerakan asimilasi, atau pembauran keturunan Tionghoa di Indonesia.

Ia belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan mengikuti pendidikan wajib militer ALRI pada tahun 1962 dan terakhir berpangkat mayor Angkatan Laut. Kristoforus Sindhunata aktif berorganisasi dan pernah menjadi Wakil Ketua PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia).

Ia pun ikut mendirikan dan menjadi ketua Yayasan Trisakti. Dalam aktivitasnya, Sindhunata pernah mengatakan bahwa pembauran keturunan Tionghoa di Indonesia harus dipercepat, agar tidak ada lagi hal-hal yang eksplosif dalam masyarakat.

Salah satu upaya pembauran yang paling tepat dan cepat menurutnya, adalah melalui asimilasi perkawinan antara kaum pribumi dan keturunan; karena selain saling mencintai, prosesnya wajar dan alami. Sindhunata pun melihat kesempatan menjadi militer sebagai proses untuk menanamkan semangat nasionalisme yang paling kuat.

Menurutnya, bila setiap warga keturunan diberi kesempatan masuk dinas militer, maka proses pembauran akan lebih lancar.

Sindhunata menjadi ketua BKPKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa). Pada Seminar Angkatan Darat ke-2 di Lembang, Jawa Barat tahun 1966 yang membahas masalah keturunan Tionghoa di Indonesia, Sindhunata diminta memilih dari dua istilah, “Cina” atau “Tionghoa“.

Ia yang menganjurkan penggunaan istilah “Cina”. Ia juga mengaku bahwa ia bersama kelompoknya (para penganjur asimilasi di Indonesia) adalah konseptor (perencana) dari Inpres 14/1967, yang melarang kebudayaan, adat istiadat dan tradisi Tionghoa diselenggarakan di tempat terbuka.

Ini termasuk aturan penutupan semua sekolah Tionghoa, atau yang mengajarkan kebudayaan dan bahasa Tionghoa; termasuk pelarangan penggunaan aksara/kaligrafi di tempat terbuka.

Pada saat pertemuan Siauw Tiong Djien dengan Shindunata di Los Angeles, yang di fasilitasi oleh CHI (Committee for Human Rights in Indonesia); saat itu pernah diperdebatkan penggunaan istilah “Cina” atau “Tionghoa”.

Ketika itu suara mayoritas dari peserta seminar memilih istilah Tionghoa dengan tegas, dan hanya satu orang saja yang bicara (AD) bahwa dia condong 60% ke istilah “Cina”.

Kata-kata ini lalu dipegang oleh Sindhunata dan disebarkan di tanah air pada tahun 1966 bahwa di Los Angeles dia memenangkan istilah “Cina” dengan 60% suara. Sindhunata juga mengusulkan pelarangan total terhadap perayaan kebudayaan Tionghoa.

Namun, Presiden Soeharto kala itu menilai usulan Sindhunata terlalu berlebihan. Soeharto tetap mengizinkan perayaan kebudayaan Tionghoa, namun dilakukan secara tertutup.

Aturan itu kemudian diresmikan dengan Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Hampir 33 tahun warga Tionghoa tak bisa merayakan kebudayaannya di depan umum. Angin segar kemudian datang setelah reformasi.

Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang pementasan kebudayaan Tionghoa. Dengan Kepres Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang pelarangan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Sejak itulah kebudayaan Tionghoa kembali menggeliat. Pada 19 Januari 2001, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif.

Pada Februari 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan mulai 2003, Imlek menjadi Hari Libur Nasional.

Maka itu, jangan heran apabila anda menemukan  banyak warga keturunan di Indonesia yang tidak bisa berbahasa Mandarin. Kebanyakan dari mereka lahir pada 1960 an hingga 1980 an.

Bagi mereka lahir diatas tahun 1990 an sudah mulai banyak yang belajar bahasa Mandarin (atau mendapat pelajaran bahasa Mandarin di sekolah-sekolah swasta) semenjak Sekolah Dasar ketika akses dibuka oleh pemerintah pada 2000.

Bagi masyarakat Tionghoa yang mementingkan kesinambungan nama keluarga dan kebudayaan Tionghoa di Indonesia, Sindhunata dianggap sebagai seorang penghianat leluhurnya. Setidaknya ia dianggap sesat karena kebodohan.

Banyak keluarga Tionghoa yang tetap memakai marga mereka di kalangan Tionghoa dan hanya memakai nama Indonesia ketika harus berkomunikasi dengan kalangan lain. Ada juga yang mengganti namanya kembali ke marga Tionghoa setelah Reformasi.

Secara umum, kebanyakan orang Tionghoa di Indonesia yang beragama Kristiani menolak untuk menggunakan nama Tionghoa, dan menolak mengikuti tata krama, adat istiadat, dan budaya Tionghoa.

Kristoforus Sindhunata sendiri dikenal sebagai seorang Kristiani yang fanatik. Apalagi pada tahun 1960 an terjadi revolusi kebudayaan di Tiongkok, yang salah satu korbannya adalah warga  Kristiani di Tiongkok.

Karena itu, terdapat dugaan bahwa segala tindakannya untuk melarang dan menghapuskan tradisi, budaya, adat istiadat, dan bahasa Tionghoa di Indonesia, didasarkan atas rasa balas dendam.

Sebagai akibat dari tindakannya, sekolah-sekolah Tionghoa pun ditutup oleh pemerintah. Maka mau tidak mau, orang-orang Tionghoa akan cenderung menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah swasta berbasis Kristen.

Ada pula yang berpendapat, bahwa ini merupakan salah satu tujuan dari Kristoforus Sindhunata,untuk meng-Kristenkan orang-orang Tionghoa di Indonesia pada era orde baru.